Jasa Pengurusan Rekomendasi Keselamatan Kebakaran & Pengujian Sistem Proteksi - PT DNA Mitra Teknik

Jasa Pengurusan Rekomendasi Keselamatan Kebakaran & Pengujian Sistem Proteksi

PT DNA Mitra Teknik

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.

Apa Itu Rekomendasi Damkar?

Rekomendasi Damkar, atau Rekomendasi Keselamatan Kebakaran merupakan salah satu izin yang perlu pemilik bangunan miliki agar gedungnya bisa mereka gunakan sebagai tempat usaha. Dokumen ini menjadi upaya penting untuk pencegahan dan perlindungan gedung dari bahaya kebakaran.

Rekomendasi Keselamatan Kebakaran wajib dimiliki oleh bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, baik bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 lantai maupun bangunan kurang dari 8 lantai. Untuk bangunan dengan kriteria lebih dari 8 lantai, luas lebih dari 5.000 meter persegi, atau memiliki penghuni lebih dari 500 orang, perlu menerapkan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan gedung yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan SKK (Sertifikat Keselamatan Kebakaran).

Persyaratan Utama

Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik atau pemohon (untuk penduduk luar Surabaya).
Copy Hasil Penelitian / SKRK sesuai dengan peruntukannya.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / PBG.
As Built Drawing Instalasi Pipa Tegak Hidran dan Sprinkler ukuran A3.
As Built Drawing Instalasi Alarm ukuran A3.
Denah Penempatan Hidran Halaman & Hidran Gedung Ukuran A3.
Gambar Denah Penempatan Sprinkler Ukuran A3.
Gambar Denah Penempatan Detektor Ukuran A3.
Gambar Denah Penempatan APAR Ukuran A3.

Alur Pengerjaan / Pengurusan

Pengajuan Permohonan: Pemohon mengajukan permohonan izin sesuai persyaratan melalui sistem pelayanan terpadu.
Verifikasi Administrasi: Petugas pelayanan PTSP memverifikasi secara administrasi dan selanjutnya disampaikan ke Perangkat Daerah (PD) Teknis.
Verifikasi Teknis: PD Teknis melakukan verifikasi berkas permohonan hingga terbit Persetujuan Teknis dan disampaikan lagi ke DPMPTSP.
Verifikasi Akhir & Penerbitan: DPMPTSP memverifikasi akhir kesesuaian Persetujuan Teknis dan Konsep SK/Rekom, dilanjutkan penomeran, penandatanganan digital oleh Kepala Dinas, hingga pengarsipan sampai SK/Rekom dinyatakan selesai.